KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Rabu, 03 Februari 2016

Saat ini pencemaran dan kerusakan lingkungan terus berlangsung karena instrumen lingkungan yang ada saat ini belum memadai. AMDAL saat ini merupakan salah satu instrumen yang dikenal untuk mengintegrasikan lingkungan hidup di dalam proses pembangunan. Namun AMDAL  memiliki keterbatasan di dalam mengupayakan keberlanjutan pembangunan, karena banyak permasalahan lingkungan yang timbul diluar cakupan yang ada di dalam studi AMDAL. Hal ini terjadi karena dalam penyusunan Kebijakan,  Rencana dan Program (KRP) belum berwawasan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, lahirlah aplikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategis Environmental Assessment (SEA).  KLHS merupakan instrumen untuk pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan melalui intervensi terhadap kebijakan/rencana/program.

Landasan hukum pelaksanaan KLHS tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut undang-undang tersebut, Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

MENGAPA PERLU KLHS?

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/atau KRP (UU PPLH Pasal 15 ayat 1).

APA TUJUAN KLHS?

  • Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan melalui penyusunan
  • Memperkuat proses pengambilan keputusan atas KRP
  • Mengarahkan, mempertajam fokus, dan membatasi lingkup penyusunan dokumen lingkungan yang dilakukan pada tingkat rencana dan pelaksanaan usaha/kegiatan

MEKANISME KLHS

  • Pengkajian pengaruh  kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup  di suatu wilayah
  • Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program 
  • Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program  yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan 

K/R/P APA SAJA YANG PERLU KLHS?

  1. KRP  yang menimbulkan konsekuensi adanya rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen Amdal
  2. KRP yang berpotensi:
  • Meningkatkan resiko perub.iklim
  • Meningkatkan kerusakan, kemerosotan, atau kepunahan keanekaragaman hayati
  • Meningkatkan intensitas bencana banjir,  longsor, kekeringan, dan atau kebakaran hutan dan lahan khususnya di lahan kritis
  • Menurunkan mutu dan kelimpahan SDA terutama pada daerah yang telah tergolong kritis
  • Mendorong perubahan penggunaan dan atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis
  • Meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat
  • Meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia

NILAI-NILAI DASAR KLHS

  1. Keterkaitan
  2. Keseimbangan
  3. Keadilan

KLHS METODE CEPAT

Berdasarkan Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 660/5113/SJ dan No. 04/MENLH/12/2010, dalam rangka mendukung pelaksanaan UU No.32/2009, meminta pemerintah provinsi dan kab./kota agar melaksanakan KLHS dalam RTRW dan RPJMD agar prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. 

Surat Edaran Bersama tersebut mengatur Pelaksanaan KLHS Metode Cepat untuk RTRW dan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota.  Tahapan Penyusunan KLHS Metode Cepat adalah  sebagai berikut:

TAHAP 1 :

Mengkaji pengaruh atau dampak kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah

TAHAP 2 :

Merumuskan alternatif kebijakan, rencana, dan program Raperda RTRW atau draft RPJMD. Alternatif dapat dirumuskan secara partisipatif

TAHAP 3 :

Penyusunan dan Pemaparan Laporan KLHS